 |
| Cerita Anggaran Menko Tedjo yang Dimentahkan DPR |
Namun, ada insiden kala Banggar DPR akan mengesahkan anggaran untuk Kemenko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). Ini diawali ketika Tedjo Edhy, Menko Polhukam, memaparkan rencana program dan anggarannya.
"Kami mengusulkan 4 program di 2015. Pertama peningkatan koordinasi Polhukam, anggarannya Rp 67,8 miliar. Kedua dukungan manajemen, anggarannya Rp 115,5 miliar. Ketiga peningkatan sarana prasarana aparatur Rp 7,1 miliar. Keempat untuk Bakamla (Badan Keamanan Laut) Rp 333 miliar," papar Tedjo di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Selasa (10/2/2015).
Namun, permintaan tersebut tidak disetujui oleh Ketua Banggar DPR, Ahmadi Noor Supit. Menurut dia, program dan anggaran yang disebutkan Tedjo itu belum diterima oleh Banggar DPR.
"Maaf kami tidak bisa setujui. Kami tidak bisa memberikan tambahan kepada K/L (Kementerian/Lembaga) yang tidak memberikan secara resmi usulan itu," tegasnya.
Mendengar itu, Tedjo pun awalnya diam. Namun beberapa anggota Banggar DPR berusaha untuk menggolkan usulan anggaran dari Tedjo.
"Menurut saya ini bukan masalah Meko Polhukam dengan negara. Jangan sampai persoalan ini dihubungkan dengan masalah teknis," kata Patrice Rio Capella, Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai NasDem. Sebagai informasi, Tedjo berasal dari partai tersebut.
Wayan Koster, Anggota Badan Anggaran dari Fraksi PDIP, juga menyatakan pernyataan senada. "Kita layak mendukung, asal tidak mengganggu dan mempengaruhi postur APBN secara keseluruhan," tuturnya.
Namun, Ahmadi tetap pada pendiriannya. Dia menilai usulan program dan anggaran Kemenko Polhukam tidak pernah disampaikan secara formal sesuai aturan yang ada.
"Pak Tedjo, yang membawa usulan itu adalah wakil dari pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan. Biasanya kita menerima usulan apakah itu tembusan ke Banggar atau langsung ke Banggar, tapi dua-duanya tidak ada," ungkap Ahmadi.
Lagipula, tambah Ahmadi, program-program yang disebutkan Tedjo sudah tercakup di Kementerian Pertahanan dan TNI.
"Ruang lingkup yang Bapak usulkan sudah ter-cover dari anggaran tambahan kepada Kemenhan dan TNI yang Rp 5 triliun lebih. Namun apabila nanti dalam pembahasan komisi ada space anggaran, walau itu jarang terjadi, saya kira tinggal fungsi koordinasi yang Bapak lakukan. Saya kira kita clear dengan ini ya?" terang Ahmadi.
Akhirnya, usulan dari Tedjo pun mentah di Banggar DPR. Disepakati anggaran Kemenko Polhukam di RAPBN-P 2015 adalah Rp 519,57 miliar, naik dibandingkan APBN 2015 yang sebesar Rp 449,6 miliar.
"Namun mengenai itu (usulan program dari Tedjo) akan menjadi catatan kita," ujar Ahmadi.
