Pemerintah akan mencari pinjaman hampir USD 40 miliar untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur di tahun 2016. Untuk kemudahan pendanaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan persiapan lebih awal dalam persiapan dan perencanaan proyek-proyek infrastruktur.
Perencanaan proyek yang lebih awal diharapkan bisa mempercepat proses pencairan pinjaman dari kreditur, sehingga masalah ketidak-tersediaan dana tidak lagi mengganggu keberlangsungan proyek-proyek infrastruktur.
"Daftar pinjaman prioritas 2016 (Green Book) proyek bisa kita keluarkan awal tahun di 2016," kata Deputi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Wismana Adi Suryabarata di Jakarta, Senin (20/10/2015).
Kebutuhan sumber pendanaan dari luar negeri untuk proyek pembangunan di Indonesia masih cukup besar. Mengutip data rencana pinjaman luar negeri jangka menengah 2015-2019 atau Blue Book, rencana dana yang akan dipinjam Indonesia mencapai 39,9 miliar dolar AS. Ini belum termasuk, kebutuhan dana yang diajukan dalam skema kerja sama pemerintah-swasta di PPP Book 2015 sebesar 23 miliar dolar AS.
Untuk memaksimalkan potensi dari pinjaman luar negeri sekaligus menjaga kepercayaan kreditur, segala tahapan persiapan dan perencanaan proyek harus dikerjakan maksimal.
Dalam tahapan persiapan proyek, setidaknya pemerintah akan memastikan fase pra-studi kelayakan, studi kelayakan, desain rekayasa teknis, dan kelengkapan dokumen syarat bisa terpenuhi.
"Dengan begitu serapan dari plafon pinjaman luar negeri juga akan maksimal," ujar Wismana.
Selain Blue Book yang disusun untuk jangka menengah, pemerintah juga setiap tahun merilis "Green Book" atau Daftar Rencana Pinjaman Prioritas Luar Negeri (DRPPLN). Proyek yang masuk dalam "Green Book" ini merupakan proyek prioritas yang memiliki kriteria kesiapan tertinggi, dan sudah mendapat sinyal positif dari kreditur asing. (rimanews)
