Tak hanya mengungkap kebenaran Setya Novanto meminta jatah saham kepada perusahaan tambang asal negeri Uwak Syam, Masington menilai hal ini sebagai momentum evaluasi tentang keberadaan Freeport di tanah air.
"PT Freeport sudah 48 tahun mengeruk emas, tembaga, dll di Indonesia," sambungnya.
Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara juga menyampaikan hal senada.
Rekaman pembicaraan antara Setnov dengan Bos Freeport ini, kata dia, patut diduga merupakan bagian dari upaya Freeport mengadu domba politikus di Indonesia.
"Praktik-praktik bertemu dengan kelompok atau pihak di luar lembaga yang berkepentingan dengan perpanjang kontrak sudah lama dilakukan oleh Freeport sejak jaman orde baru," kata Marwan Rimanews.
Seharusnya, kata dia, Freeport hanya berurusan dengan kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk urusan kontrak.
Menurut Marwan, sulit untuk menilai Setya Novanto berinisiatif menemui Freeport. "Dilihat juga Freeport juga berkepentingan. Dalam laporannya Sudirman menyebut ada tiga kali pertemuan. Kalau satu kali pertemuan mungkin kita bisa menilai bahwa SN yang ngotot bertemu. Tapi kalau sampai tiga kali bertemu, bisa jadi Freeport juga yang ngotot bertemu," katanya.
Freeport, saat ini membutuhkan kepastian perpanjangan kontraknya di Indonesia. Sebab itu terkait dengan nilai investasi yang akan mereka keluarkan. Seharusnya, PT Freeport tak usah gegabah dengan menemui pejabat-pejabat di luar ESDM. Sebab, pemerintah sebenarnya sudah memberikan "lampu hijau" perpanjangan kontrak lewat Menteri Sudirman Said tertanggal 7 Oktober 2015.
Dalam surat tertanggal 7 Oktober itu tertulis, pemerintah telah menerima permohonan perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia melalui surat tertanggal 9 Juli 2015. Asalkan, PT Freeport berkomitmen untuk menginvestasikan dana sebesar USD18 miliar untuk kegiatan operasi PT Freeport Indonesia.
Marwan melihat, surat tersebut memang belum berkekuatan hukum, sehingga Freeport masih ketakutan. Perusahaan asal Phoenix, Arizona itu membutuhkan kepastian perpanjangan kontrak karena tidak ingin rugi.
"Freeport harus mendapatkan kepastian tahun 2015 ini, karena bila tidak ada kepastian mereka akan berhitung. Kontrak mereka akan habis 2021, mereka diwajibkan membangun smelter dengan nilai investasi USD2,3 miliar dollar. Misalkan dibangun sekarang dan selesai 2017. Maka mereka hanya punya waktu mengeruk keuntungan hanya empat tahun 2017-2021," katanya.
Rimanews - Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyebut skandal Ketua DPR Setya Novanto, sebagai praktik busuk PT Freeport Indonesia untuk melanggengkan penjarahan emas di Indonesia.
"Skandal rekaman SN dengan bos Freeport harus dibongkar. Ini praktik busuk Freeport untuk melanggengkan penjarahan emas di Papua," kata Masinton di Twitter pribadnya, Rabu (18/11/2015).
Tak hanya mengungkap kebenaran Setya Novanto meminta jatah saham kepada perusahaan tambang asal negeri Uwak Syam, Masington menilai hal ini sebagai momentum evaluasi tentang keberadaan Freeport di tanah air.
"PT Freeport sudah 48 tahun mengeruk emas, tembaga, dll di Indonesia," sambungnya.
Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara juga menyampaikan hal senada.
Rekaman pembicaraan antara Setnov dengan Bos Freeport ini, kata dia, patut diduga merupakan bagian dari upaya Freeport mengadu domba politikus di Indonesia.
"Praktik-praktik bertemu dengan kelompok atau pihak di luar lembaga yang berkepentingan dengan perpanjang kontrak sudah lama dilakukan oleh Freeport sejak jaman orde baru," kata Marwan Rimanews.
Seharusnya, kata dia, Freeport hanya berurusan dengan kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk urusan kontrak.
Menurut Marwan, sulit untuk menilai Setya Novanto berinisiatif menemui Freeport. "Dilihat juga Freeport juga berkepentingan. Dalam laporannya Sudirman menyebut ada tiga kali pertemuan. Kalau satu kali pertemuan mungkin kita bisa menilai bahwa SN yang ngotot bertemu. Tapi kalau sampai tiga kali bertemu, bisa jadi Freeport juga yang ngotot bertemu," katanya.
Freeport, saat ini membutuhkan kepastian perpanjangan kontraknya di Indonesia. Sebab itu terkait dengan nilai investasi yang akan mereka keluarkan. Seharusnya, PT Freeport tak usah gegabah dengan menemui pejabat-pejabat di luar ESDM. Sebab, pemerintah sebenarnya sudah memberikan "lampu hijau" perpanjangan kontrak lewat Menteri Sudirman Said tertanggal 7 Oktober 2015.
Dalam surat tertanggal 7 Oktober itu tertulis, pemerintah telah menerima permohonan perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia melalui surat tertanggal 9 Juli 2015. Asalkan, PT Freeport berkomitmen untuk menginvestasikan dana sebesar USD18 miliar untuk kegiatan operasi PT Freeport Indonesia.
Marwan melihat, surat tersebut memang belum berkekuatan hukum, sehingga Freeport masih ketakutan. Perusahaan asal Phoenix, Arizona itu membutuhkan kepastian perpanjangan kontrak karena tidak ingin rugi.
"Freeport harus mendapatkan kepastian tahun 2015 ini, karena bila tidak ada kepastian mereka akan berhitung. Kontrak mereka akan habis 2021, mereka diwajibkan membangun smelter dengan nilai investasi USD2,3 miliar dollar. Misalkan dibangun sekarang dan selesai 2017. Maka mereka hanya punya waktu mengeruk keuntungan hanya empat tahun 2017-2021," katanya.
Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyebut skandal Ketua DPR Setya Novanto, sebagai praktik busuk PT Freeport Indonesia untuk melanggengkan penjarahan emas di Indonesia.
sumber : rimanews
