Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) benar-benar cermat dalam melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih di lapangan. Waktu yang tersisa selama sembilan hari untuk coklit harus dioptimalkan untuk memastikan setiap warga Negara Indonesia yang berhak memilih tercatat dalam daftar pemilih.
“Masih ada sisa waktu sembilan hari lagi untuk aktivitas coklit. Waktu 36 hari yang diberikan kepada PPDP untuk melakukan coklit sudah lebih dari cukup, apalagi satu petugas hanya melakukan coklit untuk satu TPS saja dengan alokasi pemilih maksimal 400 orang. Untuk alokasi pemilih di atas 400 orang, jumlah petugasnya dua orang,” terang Komisioner KPU RI yang membidangi Data Informasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Senin (10/8).
Ferry menegaskan data pemilih pilkada mesti lebih baik dari DPT pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden. “Tugas kita bukan hanya memastikan bahwa pemilih pemula terdata dalam daftar pemilih. Yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa mereka yang sudah terdaftar saat pileg dan pilpres sepanjang masih memenuhi syarat, tetap terdata dalam daftar pemilih pilkada. Jangan sampai di pileg dan pilpres terdaftar, justru di pilkada namanya hilang,” ujarnya.
Ferry meminta KPU Kabupaten/Kota aktif melakukan monitoring dan supervisi terhadap aktivitas coklit yang kini tengah dilakukan oleh PPDP. Semua jenis formulir yang digunakan ke lapangan untuk coklit harus di isi dengan lengkap dan jelas.
“Misalnya ada pemilih baru yang namanya belum ada dalam daftar pemilih. Petugas mencatat nama baru itu ke dalam formulir AA KWK (daftar pemilih baru). Semua isian dalam form itu harus diisi dengan lengkap,” ujar Ferry.
Terdapat 11 item yang wajib disi oleh petugas jika di lapangan menemukan pemilih baru yakni nomor kartu keluarga (NKK), nomor identitas kependudukan (NIK), tempat lahir, tanggal lahir, usia, alamat, status perkawinan, jenis kelamin, disabilitas dan keterangan. “Alamat harus diisi lengkap jalannya apa, rukun tetangga dan rukun warganya berapa. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Ini harus jadi perhatian petugas di lapangan,” kata Ferry.
Setelah aktivitas coklit selesai dilakukan, PPDP merekap hasil kegiatan coklit dan menyampaikannya ke panitia pemungutan suara (PPS). Selanjutnya PPS menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil coklit yang dilakukan oleh PPDP. Proses rekap dilakukan secara berjenjang sampai ke tingkat kabupaten/kota. Penetapan daftar pemilih sementara (DPS) yang akan dirilis ke publik dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
Rekap data pemilih mulai dari tingkat kecamatan dilakukan secara terbuka. Pengawas pemilu kecamatan, partai politik, dan tim kampanye pasangan calon dapat hadir dan memberikan masukan dan tanggapan terhadap proses rekap yang sedang berlangsung. “Jangan setelah DPT dirilis baru banyak yang ingin memberikan masukan. Justru sekarang saatnya jika ingin terlibat dalam memperbaiki data pemilih. Ikuti pleno rekap daftar pemilih sejak di PPK dan berikan masukan dengan data otentik dan bukti tertulis seperti nama pemilih, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS,” ujarnya.
Rekap daftar pemilih hasil pemutkahiran di tingkat KPU Kabupaten/Kota akan digelar pada 2 September 2015 dan penetapan DPS dilaksanakan pada 3 September 2015. Masyarakat diberikan waktu untuk memberikan masukan dan tanggapan selama 9 hari. Rekap DPS hasil perbaikan untuk tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan menjadi DPT berlangsung pada 1 sampai 2 Oktober 2015.
Berdasarkan DP4 yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri, DP4 untuk 269 daerah yang akan menggelar pilkada 9 Desember 2015 sebanyak 102.068.130. Hasil analis yang dilakukan oleh KPU terhadap DP4 tersebut, pemilih yang usianya belum 17 tahun dan sudah menikah sebanyak 3.706 orang, pemilih dengan usia di atas 90 tahun sebanyak 242.256 orang, pemilih pemula sebanyak 1.589.257 orang dan penyandang disabilitas sebanyak 154.679 orang. (TI/kpu)
