TirtaIndonesia.com - PDIP akan menggalang suara partai-partai pendukung pemerintah yang kini mayoritas di DPR untuk menunda kenaikan tunjangan anggota Dewan. Langkah ini dianggap sebagai 'kartu As' PDIP selaku kekuatan utama partai pendukung Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi)
"DPP dengan tegas meminta Fraksi PDI-P mengajak fraksi lain agar ya kebijakan-kebijakan yang tidak sensitif pada persoalan rakyat ini ya ditunda," kata Sekjen DPP PDI-P, Hasto Kristianto di Kantor DPP PDI-P, Kamis (17/9/2015).
Hasto mengklaim PDIP sebagai partai pengusung pemerintah tentu mempunyai tanggung jawab besar mengawal Pemerintahan Jokowi-JK. Untuk itu, lanjut dia, PDIP harus menjadi pelopor di antara koalisi partai-partai pendukung pemerintah
"Karena harapan yang begitu besar terhadap pemerintahan Jokowi-JK diletakkan kepada PDIP. Agar Fraksi PDIP juga betul-beul dapat berperan lebih efektif sebagai partai pengusung pemerintah," ujar dia
Diakui Hasto, hingga Fraksi PDIP di DPR RI tidak mendapat rincian kenaikan tunjangan anggota dewan yang sudah disetujui Kementerian Keuangan melalui Surat Keputusan (SK) S-520/MK.02/2015. SK telah menyetujui kenaikan tunjangan dewan akan berlaku mulai tahun 2016 (TI/Rimanews)
.jpg)
