Dia geram, sebab pagu Anggaran untuk PMN tahun ini mencapai Rp44,48 Triliun untuk 27 BUMN. Sementara anggaran untuk bidang pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan dan infrastruktur pedesaan relatif kecil.
"Pelaksanaan PMN hendaknya lebih memprioritaskan BUMN yang menyangkut hajat hidup orang," ujar Ade Komarudin di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (11/11/2015).
Seharusnya, PMN memprioritaskan kelangsungan permodalan UMKM, Program padat karya dan juga pelaksanaan program kedaulatan pangan dan energi.
Ade menyebut, langkah penundaan PMN tahun anggaran 2016 yang sudah disepakati antara pemerintah dan DPR sudah tepat.
Untuk menindaklanjutinya pemerintah dan DPR harus melanjutkan proses pembahasan bersama komisi VI dan XI untuk membicarakan mekanisme dan prinsip pelaksanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku.
"Hal itu diatur dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 24 ayat (1) dan pasal 24 ayat (2)," tutup ade.
Sumber : Rimanews
