Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie menggelar pertemuan dengan seluruh kader yang ada DPD tingkat I. Pertemuan yang berlangsung di rumah pribadi Ical di Jalan Mangun Sarkoro, Menteng, Jakarta Pusat, malam ini dihadiri 32 dari 34 DPD I seluruh Indonesia.
Menurut Sekretaris Partai Golkar, Bambang Soesatyo, pertemuan yang berlangsung sejak pukul 19.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 22.30 WIB tadi menghasilkan beberapa keputusan dan kesepakatan terkait keberadaan pengurus Partai Golkar versi Munas Ancol yang diketuai Agung Laksono.
"Pertama, DPD I dan II se-Indonesia tetap solid menolak Munas Ancol dan hanya mengakui Munas Bali yang mereka ikuti," ujar Bambang kepada Okezone, Senin (16/3/2015).
Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet ini, pertemuan itu juga menyepakati bila Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly telah bertindak terlalu jauh dalam mengintervensi konflik internal yang terjadi di partai Golkar.
Bentuk intervensi itu, lanjut Bamsoet terlihat ketika Yasonna memanipulasi keputusan Mahkamah Partai yang sebenarnya tidak memenangkan satu pihak manapun.
Lebih lanjut, pertemuan ini juga menyatakan bila DPD I dan II menolak dan akan melakukan perlawanan terhadap pengurus dan kader kubu Ancol yang akan menduduki kantor DPD I dan DPD II yang ada di seluruh Indonesia sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum yang tetap.
"Menkumham harus ikut bertanggung jawab jika terjadi konflik horizontal yang menimbulkan korban jiwa di akar rumput terutama dalam perebutan kantor-kantor DPD di berbagai daerah," tegasnya.
Peremuan itu, lanjut Bamsoet juga mendesak Fraksi Partai Golkar yang ada di DPR RI untuk menggunakan hak konstitusionalnya, yakni menggunakan hak angket. Fraksi Golkar juga akan mengajak fraksi-fraksi lainnya yang ada di Koalisi Merah Putih untuk mengusulkan hak angket untuk menyikapi sikap Yasonna yang mensahkan Golkar kubu Munas Ancol.
"Hal itu penting untuk dapat mengungkap apa sesungguhnya yang terjadi dibalik sikap Menkumham yang mengacak-ngacak PPP dan Partai Golkar tanpa sepengetahuan presiden," tuntasnya. (okezone.com)
