JAKARTA
– Menjalankan program revolusi mental tidak semudah seperti apa yang
diharapkan dan dibayangkan. Jika menunggu waktu, tentu perlu waktu yang
panjang dan membutuhkan sosialisasi dalam jangka waktu yang lama.
"Kalau kita menunggu waktu, tentu perlu waktu yang panjang. Untuk itu, ujung tombak dalam melaksanakan revolusi mental adalah authentic leadership,"
kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PANRB), Yuddy Chrisnandi, saat membuka secara resmi acara Pelatihan
Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara (ASN) Lintas Kementerian/Lembaga
pada hari ini, Jumat (6/11), di Jakarta.
Menteri Yuddy menjelaskan bahwa ada
beberapa hal yang membuat program revolusi mental sulit untuk
dijalankan. Ini dikarenakan besarnya jumlah ASN yang belum lagi ditambah
dengan jumlah TNI dan POLRI. Dengan kompleksitas hambatan tersebut,
hakekat revolusi mental tersebut belum mampu dijalankan secara
keseluruhan.
Yuddy mengatakan bahwa program revolusi
mental yang kini gencar disosialisasikan oleh Kementerian PANRB
merupakan salah satu perpanjangan dari Keputusan Presiden (Keppres) No. 5
Tahun 2015. Berdasarkan Keppres tersebut, Menteri Yuddy diberikan
amanah dan tanggung jawab sebagai ketua tim pelaksana Reformasi
Birokrasi Nasional, yang salah satu Dewan Pengarahnya adalah Wakil
Presiden Jusuf Kalla.
Di era pemerintahan saat ini, masyarakat
cenderung memiliki tuntutan yang lebih besar dari sebelumnya.
Masyarakat menuntut adanya perubahan secara cepat dan masif dari segi
birokrasi dan pelayanan kepada publik.
Oleh karena itu, aparatur sipil tidak
cukup hanya berdisiplin dan sekedar menjalankan peraturan, tetapi harus
menjadi agen perubahan yang mendorong perbaikan kualitas pelayanan
publik. Reformasi birokrasi yang berbasis pada kompetensi, menuntut
kepada ASN untuk memiliki kemampuan, kapabilitas, dan profesionalisme.
"Tujuannya agar apa yang diharapkan dan
diinginkan masyarakat, bisa didapatkan. Pada akhirnya menimbulkan
kepercayaan dan kepuasan publik yang melahirkan dukungan besar dari
masyarakat dan membangun stabilitas politik dan ekonomi," ujar Guru
Besar Universitas Nasional yang juga Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi.
Menurutnya, stabilitas politik dan
ekonomi merupakan kunci utama bagi pemerintah untuk menjalankan
progrram-program serta kebijakan demi percepatan pembangunan nasional.
Apabila stabilitas politik dan ekonomi telah tercapai, maka pada
akhirnya pelayanan publik akan mampu diberikan dengan sebaik-baiknya
kepada masyarakat.
Bangsa Indonesia yang memiliki semangat
perubahan yang besar, membutuhkan perubahan secara cepat, baik dari segi
pendidikan, ilmu pengetahuan, maupun sektor lainnya yang tentu
membutuhkan effort yang kuat untuk menuju keunggulan.
Dalam pemerintahan saat ini, di waktu yang singkat, peringkat Easy of Doing Bussiness (EODB) Indonesia telah mengalami kenaikan, jika sebelumnya berada di level 120, saat ini Indonesia berada di peringkat 109.
"Ini adalah hasil dari kerja keras,
kerja besar. Namun belum menunjukkan revolusi yang sebenarnya, revolusi
harus ada loncatan yang besar," ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah telah
menetapkan skema revolusi mental yang harus dimulai oleh setiap
kementerian dan lembaga melalui peningkatan integritas, etos kerja,
kebersamaan atau gotong royong, dan berujung pada perbaikan kualitas
pelayanan publik.
(HUMAS MENPANR)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA –
Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB),
Herman Suryatman mengingatkan para tenaga honorer K2 untuk tetap tenang
dan bersabar. Ia memastikan bahwa Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi tetap
konsisten memperjuangkan nasib para tenaga honorer K2 menjadi pegawai
negeri sipil.
“Kami minta para sahabat tenaga honorer K2 tetap tenang dan tidak terprovokasi. Pak Menteri tidak pernah mengatakan ada pembatalan, yang benar adalah saat ini dukungan anggaran belum tersedia. Tentu hal tersebut harus dibicarakan secara intensif dengan DPR karena hak budgeting kan ada di DPR. Pak Menteri konsisten memperjuangkan nasib teman-teman,” kata Herman di KemenPAN RB, Jakarta, Rabu (4/11).
Herman menambahkan, sesuai kesepakatan dengan Komisi II DPR, Kementerian PANRB telah melakukan rapat maraton dengan lintas instansi untuk membahas tindak lanjut penanganan tenaga honorer K2.
“Sebagai bukti komitmen kami memperhatikan nasib tenaga honorer K2, saat ini sudah tersusun road map penanganan tenaga honorer K2. Bahkan kami sudah melakukan simulasi serta akan segera melaksanakan verifikasi dan validasi yang komprehensif dengan melibatkan BPKP. Persoalannya anggaran kegiatan tersebut, serta untuk penggajiannya nanti apabila dilakukan pengangkatan, tidak teralokasi pada APBN 2016,” terangnya.
[baca juga: Amirul Tamim: Yuddy Tak Layak Jadi Menteri!]
Karena itu, Kata Herman, para tenaga honorer K2 untuk melihat persoalan ini secara jernih. Penanganan tenaga honorer membutuhkan kerjasama semua pihak, baik pemerintah pusat, DPR, maupun pemerintah daerah. Tidak mungkin persoalan tenaga honorer yang pelik dan berlarut-larut ini hanya dibebankan kepada Kementerian PANRB.
“Kita semua harus arif, sembari tetap mengupayakan solusi terbaik. Penanganan tenaga honorer tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya pastikan pak Menteri PANRB sangat empati dan terus memperjuangkan nasib tenaga honorer K2. Tentu dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak lepas dari dukungan institusi lainnya, termasuk DPR dalam hal penganggarannya,” pungkasnya. (had/JPG)
“Kami minta para sahabat tenaga honorer K2 tetap tenang dan tidak terprovokasi. Pak Menteri tidak pernah mengatakan ada pembatalan, yang benar adalah saat ini dukungan anggaran belum tersedia. Tentu hal tersebut harus dibicarakan secara intensif dengan DPR karena hak budgeting kan ada di DPR. Pak Menteri konsisten memperjuangkan nasib teman-teman,” kata Herman di KemenPAN RB, Jakarta, Rabu (4/11).
Herman menambahkan, sesuai kesepakatan dengan Komisi II DPR, Kementerian PANRB telah melakukan rapat maraton dengan lintas instansi untuk membahas tindak lanjut penanganan tenaga honorer K2.
“Sebagai bukti komitmen kami memperhatikan nasib tenaga honorer K2, saat ini sudah tersusun road map penanganan tenaga honorer K2. Bahkan kami sudah melakukan simulasi serta akan segera melaksanakan verifikasi dan validasi yang komprehensif dengan melibatkan BPKP. Persoalannya anggaran kegiatan tersebut, serta untuk penggajiannya nanti apabila dilakukan pengangkatan, tidak teralokasi pada APBN 2016,” terangnya.
[baca juga: Amirul Tamim: Yuddy Tak Layak Jadi Menteri!]
Karena itu, Kata Herman, para tenaga honorer K2 untuk melihat persoalan ini secara jernih. Penanganan tenaga honorer membutuhkan kerjasama semua pihak, baik pemerintah pusat, DPR, maupun pemerintah daerah. Tidak mungkin persoalan tenaga honorer yang pelik dan berlarut-larut ini hanya dibebankan kepada Kementerian PANRB.
“Kita semua harus arif, sembari tetap mengupayakan solusi terbaik. Penanganan tenaga honorer tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya pastikan pak Menteri PANRB sangat empati dan terus memperjuangkan nasib tenaga honorer K2. Tentu dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak lepas dari dukungan institusi lainnya, termasuk DPR dalam hal penganggarannya,” pungkasnya. (had/JPG)
15
1
- See more at:
http://fajar.co.id/headline/2015/11/04/kemenpan-rb-tegaskan-tidak-ada-pembatalan-pengangkatan-honorer-k2.html#sthash.qMZk0T7d.dpuf
FAJAR.CO.ID, JAKARTA –
Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB),
Herman Suryatman mengingatkan para tenaga honorer K2 untuk tetap tenang
dan bersabar. Ia memastikan bahwa Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi tetap
konsisten memperjuangkan nasib para tenaga honorer K2 menjadi pegawai
negeri sipil.
“Kami minta para sahabat tenaga honorer K2 tetap tenang dan tidak terprovokasi. Pak Menteri tidak pernah mengatakan ada pembatalan, yang benar adalah saat ini dukungan anggaran belum tersedia. Tentu hal tersebut harus dibicarakan secara intensif dengan DPR karena hak budgeting kan ada di DPR. Pak Menteri konsisten memperjuangkan nasib teman-teman,” kata Herman di KemenPAN RB, Jakarta, Rabu (4/11).
Herman menambahkan, sesuai kesepakatan dengan Komisi II DPR, Kementerian PANRB telah melakukan rapat maraton dengan lintas instansi untuk membahas tindak lanjut penanganan tenaga honorer K2.
“Sebagai bukti komitmen kami memperhatikan nasib tenaga honorer K2, saat ini sudah tersusun road map penanganan tenaga honorer K2. Bahkan kami sudah melakukan simulasi serta akan segera melaksanakan verifikasi dan validasi yang komprehensif dengan melibatkan BPKP. Persoalannya anggaran kegiatan tersebut, serta untuk penggajiannya nanti apabila dilakukan pengangkatan, tidak teralokasi pada APBN 2016,” terangnya.
[baca juga: Amirul Tamim: Yuddy Tak Layak Jadi Menteri!]
Karena itu, Kata Herman, para tenaga honorer K2 untuk melihat persoalan ini secara jernih. Penanganan tenaga honorer membutuhkan kerjasama semua pihak, baik pemerintah pusat, DPR, maupun pemerintah daerah. Tidak mungkin persoalan tenaga honorer yang pelik dan berlarut-larut ini hanya dibebankan kepada Kementerian PANRB.
“Kita semua harus arif, sembari tetap mengupayakan solusi terbaik. Penanganan tenaga honorer tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya pastikan pak Menteri PANRB sangat empati dan terus memperjuangkan nasib tenaga honorer K2. Tentu dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak lepas dari dukungan institusi lainnya, termasuk DPR dalam hal penganggarannya,” pungkasnya. (had/JPG)
“Kami minta para sahabat tenaga honorer K2 tetap tenang dan tidak terprovokasi. Pak Menteri tidak pernah mengatakan ada pembatalan, yang benar adalah saat ini dukungan anggaran belum tersedia. Tentu hal tersebut harus dibicarakan secara intensif dengan DPR karena hak budgeting kan ada di DPR. Pak Menteri konsisten memperjuangkan nasib teman-teman,” kata Herman di KemenPAN RB, Jakarta, Rabu (4/11).
Herman menambahkan, sesuai kesepakatan dengan Komisi II DPR, Kementerian PANRB telah melakukan rapat maraton dengan lintas instansi untuk membahas tindak lanjut penanganan tenaga honorer K2.
“Sebagai bukti komitmen kami memperhatikan nasib tenaga honorer K2, saat ini sudah tersusun road map penanganan tenaga honorer K2. Bahkan kami sudah melakukan simulasi serta akan segera melaksanakan verifikasi dan validasi yang komprehensif dengan melibatkan BPKP. Persoalannya anggaran kegiatan tersebut, serta untuk penggajiannya nanti apabila dilakukan pengangkatan, tidak teralokasi pada APBN 2016,” terangnya.
[baca juga: Amirul Tamim: Yuddy Tak Layak Jadi Menteri!]
Karena itu, Kata Herman, para tenaga honorer K2 untuk melihat persoalan ini secara jernih. Penanganan tenaga honorer membutuhkan kerjasama semua pihak, baik pemerintah pusat, DPR, maupun pemerintah daerah. Tidak mungkin persoalan tenaga honorer yang pelik dan berlarut-larut ini hanya dibebankan kepada Kementerian PANRB.
“Kita semua harus arif, sembari tetap mengupayakan solusi terbaik. Penanganan tenaga honorer tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya pastikan pak Menteri PANRB sangat empati dan terus memperjuangkan nasib tenaga honorer K2. Tentu dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak lepas dari dukungan institusi lainnya, termasuk DPR dalam hal penganggarannya,” pungkasnya. (had/JPG)
15
1
- See more at:
http://fajar.co.id/headline/2015/11/04/kemenpan-rb-tegaskan-tidak-ada-pembatalan-pengangkatan-honorer-k2.html#sthash.qMZk0T7d.dpuf
