 |
| AKP Yuliansa |
Dikonfirmasi hal itu, Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Yuliansyah membenarkan telah mengamankan dua orang yang diduga melakukan penganiayaan. Keduanya, kata Yuliansyah, masih terus diperiksa petugas. Sementara itu, tiga lainnya masih dalam pengejaran petugas.
“Terduga pelaku ada lima orang. Ada dua yang kami amankan kemarin malam. Tapi, tiga lainnya masih dikejar,” jelas Yuliansyah.
Dari informasi yang dihimpun, penganiayaan diduga dilakukan oleh warga sipil yang melarang keduanya masuk kawasan lokasi tambang. Sebelum berangkat, sekelompok warga yang tinggal di Desa Pal Besi, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, melakukan rapat di rumah warga di RT 52. Rapat tersebut membahas pengecekan lahan warga yang digarap oleh pihak perusahaan.
Dalam rapat tersebut juga dihadiri Mayor Iga dari Korem Samarinda beserta tiga pengacara bernama Tumpak Situngkir, Saur Oloan Situnglir, dan Julius. Selain itu, ada warga lain. Namun, belum diketahui kapasitas perwira TNI tersebut dalam kasus ini.
Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 Wita, Mayor Iga dan pengacara tersebut berangkat ke lokasi lahan tambang tersebut. Sesampainya di pos satpam rombongan sempat dicegat oleh sekuriti. Pihak sekuriti menyarankan agar rombongan itu lebih dulu meminta pendampingan dengan polisi.
Mayor Iga sempat memberi tahu jika pihaknya ingin melihat lokasi tanah warga yang ditambang perusahaan PT Kaisar. Sementara itu, pemilik izin tambang diduga adalah PT Multi Harapan Utama (MHU). “Saya juga aparat,” kata Iga kepada pihak keamanan.
Sekuriti pun tidak memperbolehkan masuk lantaran khawatir akan bentrok dengan pihak keamanan. Mayor Iga lalu meminta izin untuk dipertemukan dengan pihak HRD perusahaan. Selanjutnya, saat pihak HRD sedang dalam perjalanan, diduga sekuriti menghubungi sekelompok orang yang diduga sebagai pihak keamanan perusahaan.
Karena rombongan tetap tidak diperkenankan masuk oleh HRD perusahaan, lalu Mayor Iga berencana mau masuk sendiri tanpa didampingi perusahaan. Pada saat mau masuk, salah seorang pengacara, Saur Oloan Situngkir, sempat mengabadikan seluruh kegiatan perusahaan dengan kamera.
Saat itulah, seseorang yang mengaku sebagai keamanan perusahaan membacok bagian leher sebelah kiri Saur Oloan. Saat Mayor Iga berusaha melerai, dia juga ditimpas dengan parang di paha kiri bagian belakang, paha kanan sebelah kanan, dan siku tangan kanan.
Mayor Iga lalu dibawa ke RSUD AW Sjahranie, Samarinda, sedangkan Saur Oloan dilarikan ke Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda.
Sementara itu, saat ditemui di Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda, Saur masih tampak lemas. Pada leher sebelah kirinya, terdapat 15 luka jahitan karena sabetan parang preman perusahaan tambang.
Dengan nada getir, Saur menceritakan petaka yang menimpanya. Kala itu, dia bersama tim pengacara yang diketuai Tumpak Parulian Situngkir menuju lokasi perusahaan tambang batu bara di Kukar.
Tujuannya ingin mengecek lahan warga yang sebagai kliennya. Sebab, menurut kliennya, lahan diserobot perusahaan. Perusahaan disebutnya mengeksplorasi tanpa dasar. “Suratnya bisa kami buktikan. Kami punya dokumen asli. Tak mungkin kami mau membela tanpa bukti,” terang dia.
Tiba-tiba sekelompok orang datang membawa parang. Seorang pengacara yang memoto wajah preman itu kemudian diacungi parang. Dia kemudian menangkap parang itu sembari berkata, “Jangan begitu, kita datang baik-baik.”
Nahas, Saur malah ditimpas. Mayor Iga yang ingin melerai tak luput dari parang tersebut. “Sebelum kalian pulang, kita perang dulu,” ucap Saur mengutip perkataan preman. Sementara itu, Mayor Iga sudah tergeletak dan dirinya mengambil langkah seribu menyelamatkan diri. “Leher saya berdarah banyak tapi tidak saya tutup, takut infeksi,” terang Saur. Mereka langsung menuju RS Dirgahayu Samarinda.
Mayor Iga yang dirawat di RSUD AWS belum bisa diwawancarai atas permintaan keluarga. Ketika dikonfirmasi, Kasrem Kolonel Rikas mengatakan, keberadaan tentara dalam kasus itu murni mengadvokasi purnawirawan yang tanahnya berkenaan dengan perusahaan itu. Jadi, Pakumrem memberikan bantuan hukum resmi. “Hanya ingin mengecek lokasi. Apa benar itu tanah purnawirawan,” ujar dia.
Dia menegaskan, pihaknya datang baik-baik. Warga sekitar pun sebut dia banyak yang merasa haknya diserobot perusahaan. Namun, tidak berani bersikap karena diintimidasi preman. “Warga didampingi pengacara. Kebetulan saja datang berbarengan ke lokasi,” sebut dia.
Dalam kasus ini, Rikas bakal menempatkan hukum sebagai panglima. Korem telah melapor ke polisi agar diusut siapa pelaku utama di balik perkara ini. “Pangdam menegaskan tidak ada prajurit yang bertindak sendiri-sendiri,” beber dia.
BANTAH TERLIBAT
Terkait kabar yang beredar, soal keterlibatan Ormas Laskar Kebangkitan Kutai (LKK) dibantah oleh Sekjen LKK Husni Fahrudin. Menurut dia, LKK tidak pernah mengeluarkan instruksi secara kelembagaan yang mengakibatkan hal tersebut. “LKK tidak ada hubungannya dengan peristiwa itu. Karena memang tidak pernah ada instruksi apa-apa,” kata Husni kepada Kaltim Post.
Untuk membuktikan hal itu, pihaknya pun siap membantu kepolisian mengungkap kasus tersebut. Sementara itu, soal dugaan keterlibatan anggota LKK, Husni mengatakan, hal tersebut di luar koordinasi dengan organisasinya. “Kapasitas mereka sebagai pihak keamanan perusahaan. Sehingga kami harap jangan dihubung-hubungkan dengan LKK,” tegas pria yang akrab disapa Ayub itu.
Berdasar informasi anggota LKK yang diterima Ayub, posko LKK yang sedang dalam keadaan kosong di Desa Loa Gagak telah dirusak dan dibakar orang tidak dikenal sekitar pukul 18.00 Wita.
“Kami sangat menyayangkan tindakan tersebut dan kami yakini ini akibat fitnah yang dilayangkan ke ormas LKK terhadap kejadian penganiayaan di lokasi tambang milik PT MHU. Saya atas nama sekjen sebagai putra daerah menjamin LKK yang berpaham nasionalis berkearifan lokal untuk tidak akan pernah melakukan langkah yang bertentangan dengan hukum,” papar Ayub.
Dalam waktu dekat, pihaknya segera melaporkan kejadian ini ke kepolisian dan meminta seluruh anggota LKK menyikapi dengan bijaksana. “LKK tidak akan pernah merusak rumahnya atau daerahnya sendiri. LKK tetap berkomitmen memperjuangkan hak-hak masyarakat Kutai,” tambahnya.
Saat dihubungi, Manajer Eksternal PT MHU Dindin Makhinudin menolak berkomentar. Sebab dia masih dalam status cuti dari pekerjaan. (qi/*/hdd/rom/k8)
Sumber- Kaltim Pos
